Resensi

Jalan Panjang Menempuh Pemaafan

Memaafkan bukan sesederhana melupakan suatu pelanggaran. Joanna North, filsuf Inggris kontemporer, memandang pemaafan bukan tindakan menghapus semua kemungkinan penghukuman serta pertanggungjawaban pelanggar. Yang hendak dihilangkan dari pemaafan bukan tindakan pelanggarannya, melainkan kerusakan yang ditimbulkannya.

Sehari-hari, kita mungkin sering dengan mudah berkata telah memaafkan orang yang bersalah. Namun, apakah pemaafan tersebut tulus dan sungguh-sungguh? Atau sekadar pemaafan palsu semata agar pantas atau patut? Di buku ini, Afthonul Afif mengajak kita melihat pemaafan secara lebih dalam. Dosen dan penerjemah yang menekuni psikologi positif ini memberi uraian panjang yang membantu kita memahami betapa pemaafan bisa menjadi begitu kompleks, beragam, dan khas manusia. 

Afif memadukan pengalaman berdialog dengan orang-orang yang bersentuhan dengan pemaafan serta kajian literatur tentang pemaafan. Dari sana, ia memaparkan, mengurai, memetakan, dan merumuskan konsepsi ideal tentang pemaafan.

Penulis berusaha tak gampang puas dengan argumen para pakar. Kathleen Gill, ahli filsafat moral Amerika, memandang ada lima syarat agar sebuah pelanggaran dapat dimaafkan. Syarat-syarat ini berkaitan dengan kepastian dalam hal-hal fundamental. Yakni, kepastian atas status pelanggaran, kepastian mengenai siapa korban dan siapa pelanggar, kepastian siapa yang harus minta maaf dan siapa yang memberi maaf, kepastian adanya pertanggung jawaban pelanggar, pemulihan kepercayaan, dan harapan pasca-pelanggaran.

Afif memandang pendekatan tersebut terlalu bersifat apriori (mendahului pengalaman) dan sulit direalisasikan apabila syarat yang diajukannya tak mendapatkan pembuktian empiris. Apabila kewajiban pelanggar sudah ditunaikan, tapi korban tetap tak memaafkan, apakah kemudian permintaan tulus menjadi berharga? Dalam hal ini, Solomon Schimmel dalam Wounds Not Healed by Time menjelaskan, sejauh permintaan maaf merupakan ekspresi rasa bersalah serta penyesalan jujur dari pelanggar dan ada kesediaan bertanggung jawab dan tidak mengulangi lagi, maka permintaan maaf tetap bermakna. Bagi pelanggar sendiri, ini dapat mengurangi beban rasa bersalah sehingga menimbulkan efek kuratif (hlm 34-35).

Memaafkan bukan hal mudah, tapi menutup pintu maaf akan memperpanjang beban-beban psikologis serta menihilkan setiap kemungkinan perbaikan hubungan. Kondisi ini, jelas Afif, justru dapat menggeser pendulum moral ke arah pelanggar. Ketika syarat-syarat objektif pemaafan terpenuhi, tapi tak juga dibuka pintu maaf, sewaktu-waktu itu bisa menjadi “pukulan balik” bagi korban. Dia (korban) akan dinilai sebagai pribadi angkuh dan sombong. Itu menandakan ia pribadi yang lemah, baik secara psikologis maupun moral.

Apalagi, jika orang secara sengaja memanfaatkan posisinya sebagai korban untuk terus-menerus menyalahkan pihak lain dan mengambil keuntungan tertentu dari posisi tersebut. Penulis memberi contoh sikap bangsa Israel yang selalu menggunakan dalih kesejarahan, terutama tragedi holocaust di masa Perang Dunia II untuk menduduki tanah Palestina, lantas memojokkan bangsa lain atau menuntut keistimewaan-keistimewaan tertentu di hadapan bangsa-bangsa di dunia. “Barangkali, itu bisa disebut sebagai contoh kasus terbaik di era kita sekarang,” tulis Afif.

Pemaafan

Setelah mengurai hubungan antara permintaan maaf dan pemaafan, penulis menelusuri lebih dalam tentang pemaafan. Penulis menemukan bahwa pemaafan tak hanya konsekuensi logis dari permintaan maaf, namun merupakan sebuah tindakan yang bisa berdiri sendiri. Di dalam proses pemaafan yang tulus, seseorang akan menempuh jalan pemulihan luka-luka batin yang diterimanya. Luka-luka itu tak ditampik keberadaannya, namun harus diterima sebagai sesuatu yang nyata dan personal. Hanya dengan begitu, orang dapat mengenali dampak-dampak yang ditimbulkannya sehingga kemudian menemukan jalan keluar untuk mengatasinya.

Orang yang tersakiti perlu memaafkan bukan sekadar karena memenuhi anjuran moral, namun karena secara psikologis juga menguntungkan. Penulis mengutip keterangan Cyntia Ransley (2004), di antara keuntungan memaafkan secara psikologis adalah adil terhadap diri sendiri, hadiah untuk orang lain, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai “hadiah”, pemaafan tak sekadar gejala kognitif. Menempuh pemaafan selalu mensyaratkan ketulusan memberi hadiah kepada orang atau pihak yang justru dianggap tidak pantas atau tidak seharusnya menerimanya. Pemaafan tulus bukan lahir dari pertimbangan rasional dari analisis untung-rugi semata, namun dorongan yang muncul dari seruan hati yang terdalam (invocation). Spirit yang hendak dipendarkan oleh pemaafan adalah kasih sayang, cinta, dan kebajikan dengan orang lain (hlm 148).

Uraian-uraian Afif menggambarkan bagaimana ia terus mencari konsepsi terbaik atau paling ideal dari sebuah pemaafan. Bab “Pemaafan Bukan Sekadar” berusaha memberi uraian bahwa pemaafan tak hanya tentang menerima apa yang terjadi, menghentikan amarah, netral di hadapan orang lain, dan membuat diri sendiri lebih nyaman. Sedangkan bab “Tindakan yang Menyerupai” berusaha menjernihkan pandangan kita dalam melihat apa-apa yang selama ini mungkin kita anggap sebagai bentuk pemaafan, namun ternyata tidak. Penegasan dan penyaringan yang dilakukan penulis semakin membawa kita pada definisi pemaafan yang ideal.

Memaafkan yang tak termaafkan

Bagian “Memaafkan yang Tak Termaafkan” seperti menjadi puncak perjalanan panjang penulis dalam merumuskan gambaran ideal dari pemaafan. Afif melihat pembahasan tentang pemaafan lebih mengemuka sebagai masalah etis-psikologis, bukan masalah legal-yuridis. Di dalam sebuah kasus hukum, misalnya, andaikan A yang telah membunuh seseorang, karena alasan tertentu akhirnya mendapatkan ampunan pengadilan, itu tak ada jaminan keputusan pengadilan tersebut membuat keluarga korban juga memaafkan. Di sinilah, penulis menegaskan perbedaan antara “pemaafan” dan “pengampunan di depan hukum”.

Secara psikologis, besaran dampak sebuah pelanggaran menjadi titik acuan apakah seseorang akan memaafkan pelanggaran tersebut atau tidak. Dan secara teoritis, dan telah didukung oleh sejumlah penelitian empiris, pelanggaran yang menimbulkan tingkat risiko kecil akan lebih mudah termaafkan dibanding pelanggaran yang menimbulkan risiko serius dan permanen (hlm 219).

Pelanggaran yang tidak tertanggungkan selalu bersifat objektif, artinya tidak ada silang pendapat di antara orang-orang bahwa pelanggaran tersebut secara faktual, bukan hanya telah mencederai hak-hak korban, tatapi juga mencederai kemanusiaan itu sendiri. Jenis-jenis pelanggaran tak termaafkan biasanya berbentuk kejahatan yang baik motif maupun dampaknya tak dapat diterima akal sehat.

Sepanjang abad ke-20, ada sejumah kejahatan besar yang menyederai akal sehat dan kemanusiaan. Di antaranya, pembunuhan massal orang-orang Yahudi oleh rezim Nazi Hitler semasa Perang Dunia II, genosida oleh Popot di Kamboja, juga pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan PKI pasca peristiwa September 1965 di Indonesia. Upaya menempuh pemaafan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut jauh lebih rumit. Sebab, jika pelanggar sudah mendapat hukuman setimpal sekali pun, penderitaan dan kerugian yang diderita korban tidak otomatis hilang.

Menyikapinya, disuguhkan argumen Govier dalam Forgiveness and Revenge (2002) yang mengajukan pendasaran logis agar pemaafan tak mustahil ditempuh. Pertama-tama, Govier mengajukan pembedaan tegas antara sebuah pelanggaran dengan pelakunya. Jika status objektif dari pelanggaran berat dilekatkan pada pelakunya, secara moral justru akan memungkinkan lahirnya pelanggaran baru. Sebab, itu sama artinya dengan merenggut status kemanusiaan si pelanggar sebagai pihak yang seolah-olah tertutup peluangnya untuk berubah atau bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik. Pemaafan di sini ditujukan pada pelakunya, bukan pada pelanggaran yang dilakukannya (hlm 223).

Berdasarkan pandangan Govier, secara objektif, pelanggaran selamanya akan tetap salah, tapi pelaku pelanggaran bagaimana pun masih punya peluang keluar dari kesalahannya melalui kesanggupannya bertanggung jawab dan bertransformasi secara moral. Gagasan kunci dari Govier adalah apabila pelaku kejahatan berat dianggap sama tak termaafkannya dengan kejahatan yang dilakukannya, itu artinya pelanggar tak lagi diakui sebagai manusia.

Berdasar gagasan pembedaan antara pelanggaran dan pelakunya, maka tak seorang pun secara absolut tidak termaafkan. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang dapat dijadikan sasaran amarah dan dendam selama-lamanya.

Afif memberi contoh apa yang ditunjukkan keluarga Amy Biehl, perempuan Amerika yang dibunuh oleh gerombolan pemuda kulit hitam di Afrika Selatan. Dua pelaku ditangkap dan dikenai hukuman empat tahun penjara sebelum dapat amnesti. Orang tua Amy menerima keputusan karena menganggap itu tidak sepenuhnya kesalahan mereka, sebab saat itu kondisi Afrika Selatan masih diwarnai kebencian pasca-apartheid. Orang tua Amy justru menjadikan peristiwa itu sebagai momentum menempuh rekonsiliasi yang sesungguhnya, dengan berkomitmen menggalang bantuan bagi warga kulit hitam yang kekurangan makanan dan pekerjaan. Dan pihak yang pertama kali dilibatkan oleh proyek kemanusiaan tersebut adalah dua pemuda yang membunuh anaknya.

Pandangan Govier memang logis. Namun, Afif memandang itu berlebihan pada dimensi a priori pemaafan dan membuatnya mudah disalahartikan sebagai seruan moral yang tidak peka pada penderitaan konkret korban dan keluarganya. Keutamaan di level a priori dalam konteks pelanggaran berat sering tak sebanding dengan kenyataan di level a posteriori. Tak semua keluarga punya pandangan seperti orang tua Amy, dan setiap kasus punya konteks masing-masing.

Sebagai pembanding, Afif menyuguhkan kasus yang dialami Ani Peachen, aktivis yang mengorganisir gerakan anti pendudukan Cina di Tibet yang dijebloskan ke penjara saat usianya 25 tahun. Selama 25 tahun dipenjara ia mengalami penderitaan luar biasa sehingga pertahanan psikologisnya melemah. Tak ada daya mengasihani para penyiksanya tersebut, mengingat kondisinya sendiri begitu mengenaskan. “Saya merasa belum mampu mencapai pencerahan, karena perasaan-perasaan negatif dalam diri saya tak kunjung sirna… Saya sepenuhnya ingin mencurahkan kasih sayang pada mereka, tapi saya menghabiskan separuh hidup saya di penjara dan masih menyimpan amarah yang membara,” kata Ani.

Dari kasus Ani, Afif melihat bahwa seseorang yang punya kesadaran bahwa pemaafan itu sikap terpuji tidak serta merta membuat orang tersebut sanggupan melakukannya (memaafkan). Adanya syarat-syarat, seperti hukuman setimpal, tanggung jawab, dan permintaan maaf dari pelanggar, tak otomatis mampu mengikat pemaafan dan pelanggaran sebagai dua hal yang saling mengandaikan.

Di sinilah, penulis menilai syarat-syarat tersebut ternyata masih merupakan syarat eksternal yang belum cukup melahirkan pemaafan yang sungguh-sungguh. Jika korban memaksakan diri memaaafkan, padahal secara psikologis belum siap menempuhnya, ini justru semakin menjauhkan praktek pemaafan dari makna idealnya.

Dibutuhkan syarat internal yang mampu melahirkan pemaafan yang alamiah atau sungguh-sungguh. Penulis melihat, syarat internal tersebut adalah kondisi-kondisi psikologis yang sanggup menggerakkan korban melihat hubungannya dengan pelanggar secara berbeda. Jika syarat internal ini sudah ada, kita baru dapat meletakkan syarat eksternal ke dalam posisi dan fungsinya sebagai kondisi-kondisi yang mampu menguatkan peran dari syarat internal dalam proses pemaafan.

Pemaafan selalu mensyaratkan adanya resolusi psikologis dari korban dalam bentuk kemampuan melihat pelanggaran dengan cara pandang berbeda. Muara dari uraian Afif adalah asumsi bahwa pemaafan akan cenderung mudah ditempuh apabila secara moral pemaafan diterima sebagai keutamaan dan secara psikologis sudah ada kesiapan untuk memberikannya. Dan hubungan keduanya akan berlangsung lebih efektif jika syarat-syarat eksternal juga dipenuhi (hlm 229-230).

Memaafkan sesuatu yang tak termaafkan menjadi (nyaris) mustahil ditempuh karena kita manusia biasa yang rentan disandera luka. Tapi, secara alamiah manusia butuh pulih dari luka dan memiliki hubungan wajar serta masa depan yang lebih baik. Maka, pemaafan menjadi sesuatu yang selalu mungkin ditempuh. “Menempatkan pemaafan di garis batas seperti inilah, penurut penulis, merupakan sikap yang paling realistis,” jelas Afif.

*Pertama kali dimuat di KORAN TEMPO edisi Akhir Pekan 28-29 September 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *