| Berat | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensi | 14 × 21 cm |
| Penulis | |
| Format | |
| ISBN | 978-623-7284-10-9 |
| Jumlah Halaman | xvi + 134 halaman |
| Penerbit | |
| Tahun Terbit |
Customer Reviews
There are no reviews yet.
| Berat | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensi | 14 × 21 cm |
| Penulis | |
| Format | |
| ISBN | 978-623-7284-10-9 |
| Jumlah Halaman | xvi + 134 halaman |
| Penerbit | |
| Tahun Terbit |
There are no reviews yet.
Mengenal Orde Baru utamanya ditujukan bagi generasi muda yang memiliki jarak historis dengan Orde Baru. Disusun dalam bentuk ensiklopedis yang mencakup 167 entri, buku ini serupa kamus yang mendedah kata-kata kunci pembentuk Orde Baru.
“Pada dasarnya para jenderal dalam sejarah ketentaraan Indonesia adalah manusia yang berpolitik juga. Banyak pembaca sejarah Indonesia mengetahui perseteruan antarjenderal, yang biasa disebut “Perang Jenderal” atau “Perang Bintang.” Istilah terakhir tentu merujuk adanya bintang di pundak para jenderal. Sebab perseteruan bisa disebabkan oleh banyak hal. Meski banyak orang mengatakan bahwa para jenderal berseteru karena beda ideologi, tetapi pada kenyataannya perseteruan para jenderal itu kerap pula disebabkan oleh masalah kepentingan.”
Di abad ke-21 ini, pemerintah Indonesia punya ambisi untuk menjadi “negara berpendapatan tinggi”. Ambisi tersebut selambat-lambatnya hendak dicapai pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun proklamasi kemerdekaan kita sebagai bangsa yang berdaulat. Boleh jadi, hal tersebut membanggakan kita semua. Namun, apakah ambisi ekonomi itu sungguh dapat terlaksana dengan mewujudkan kesejahteraan bagi tiap warga negara tak terkecuali ? Apa artinya pembangunan itu bagi masa depan orang muda kita ?
“Makelar politik seperti ular, jenisnya beraneka ragam. Ada yang seperti ular air dan ular tanah, ada juga yang seperti ular piton dan ular kobra…”
Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini kita mudah menemukan betapa negara menjauh dari perumusan politik hukum yang seharusnya. Kebijakan publik dalam bentuk UU yang dibangun berbasiskan paradigma yang pas nyaris punah. Jika bukan lahir karena kepentingan, ia biasanya lahir dari pragmatisme peraturan.
Buku ini menggambarkan proses perubahan tersebut dengan melihat perkembangan budaya populer, kondisi politik, serta komodifikasi agama yang terjadi di indonesia.
Bagaimana penciptaan dan perubahan makna hoaks dari momen-momen penting yang menandainya? Siapa saja aktor penting yang membentuk hoaks dalam sepuluh tahun terakhir? Bagaimana pesan berantai berisi ancaman santet membuat geger masyarakat? Masih ingat kicauan @TrioMacan2000? Apa agenda ekonomi-politik di balik ramainya industri pemengaruh dan pendengung?
Apakah benar semua kelompok militer bakal berjaya dalam panggung politik dengan segala privilegenya?
Be the first to review “Ada Apa dengan China: Esai-Esai Agama dan Politik China untuk Indonesia”